Terbentuknya Kekuasaan Kolonial di Indonesia

Kedatangan Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda memiliki warna tersendiri dalam kerangka sejarah Bangsa Indonesia. Pada awalnya, terjalin hubungan yang sifatnya setara antara kerajaan dan masyarakat dengan bangsa barat. Namun, lama kelamaan muncul ketimpangan hubungan. Satu per satu sumber ekonomi dan kekuasaan politik dikuasai oleh bangsa barat, terutama Belanda.

1. Kekuasaan Bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia

   Malaka berhasil diduduki oleh Portugis pada tahun 1511. Lalu, tahun 1512 Portugis datang di Maluku. Setelah itu, tahun 1521 muncul Spanyol dari arah Filipina tanpa diduga oleh Portugis. Spanyol dipimpin oleh Kapten Sebastian del Cano. Spanyol menjalin kerjasama dengan Tidore. Portugis merasa tidak senang adanya saingan dari Spanyol dan Tidore. Persaingan sengit terjadi namun bisa dikendalikan melalui Perjanjian Saragosa. Perjanjian Saragosa isinya yaitu Spanyol kembali ke Filipina sedangkan Portugis tetap di Maluku.

   Hubungan Ternate dan Tidore semakin memanas saat hubungan Portugis dan Spanyol tidak baik. Ternate meminta jaminan dukungan terhadap Portugis untuk menghadapi Tidore. Permintaan ini disanggupi oleh Portugis dengan senang hati namun sebagai imbalannya Portugis meminta hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibatnya rakyat yang merugi karena mereka tidak bisa lagi menjual rempah-rempah dengan leluasa. Harga cengkih dan pala ditetapkan oleh Portugis dengan sangat rendah.

   Portugis selain memonopoli perdagangan juga bertindak kejam kepada rakyat. Akibatnya, hubungan yang terjalin baik berubah menjadi permusuhan. Puncak pertentangan ialah ketika Portugis membunuh Sultan Hairun (Raja Ternate).

2. Kekuasaan VOC di Indonesia

   Tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten untuk berdagang. Namun, Belanda bersikap sombong sehingga diusir dari Banten. Tahun 1598, penjelajahan Belanda dibawah Jacob tiba di Banten. Mereka diterima dengan baik oleh penguasa Banten. Hubungan dagang dengan para pedagang Belanda berjalan baik. Namun, antarpedagang Belanda terjadi persaingan. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah kongsi dagang berupa persekutuan dagang India Timur atas prakarsa Johan Van Oldenbarnevelt. Kongsi dagang ini disebut VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602.

   Berikut ini tujuan pembentukan VOC :

   • Menghindari persaingan antara pedagang Belanda.
   • Menyaingi kongsi dagang Inggris di India, yaitu EIC (East India Company).
   • Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan.
   • Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.

   Untuk mengisi kas VOC yang kosong, maka Belanda mewajibkan setiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi berupa kayu manis, beras, ternak, nila, gula, dan kapas kepada VOC menurut harga yang telah ditentukan. Selain itu, VOC juga menerapkan Prianger stelsel yaitu aturan uang mewajibkan rakyat Priangan menanam kopi dan menyerahkannya ke VOC. VOC mendapat untung besar, namun akhir abad ke-18 keuangan VOC mengalami kemerosotan karena utang yang cukup banyak.

3. Kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belanda di Bawah Kendali Prancis

   Pada akhir abad ke 18, VOC mengalami kemerosotan. Hal ini karena :

   • Persaingan perdagangan dengan kongsi-kongsi lain dari Bangsa Inggris dan Prancis.
   • Penduduk Indonesia terutama di Jawa menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang dari VOC.
   • Perdagangan gelap merajalela, dan menerobos monopoli perdagangan VOC.
   • Pegawai-pegawai VOC banyak yang korupsi.
   • Banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk.
   • Kerugian yang cukup besar dan utang yang berjumlah banyak.

   Akhirnya, tanggal 31 Desember 1799 VOC bubar dengan hutang 134,7 juta gulden. Hal dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik Bataafsche di bawah Prancis. Tahun 1808, Daendels diangkat menjadi gubernur Jenderal untuk wilayah Indonesia. Tugasnya ialah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Lalu, Daendels diganti oleh Janssen namun ia lemah. Akibatnya, dia tidak bisa melawan Inggris sehingga menyerah. Akhirnya, Indonesia dibawah pimpinan Inggris.

4. Kekuasaan Pemerintahan Inggris

   Tahun 1811, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto memercayakan kepada Thomas Stamford Rafles sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia. Rafles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 yang berkedudukan di Jakarta.

5. Kekuasaan Pemerintahan Hindia Belanda

   Akibat Perang Koalisai di Eropa, Prancis mulai terdesak. Napoleon berhasil ditangkap. Akibat kekalahan Prancis dalam perang Koalisi menyebabkan Belanda tidak lagi berada di bawah pengaruh Prancis. Inggris dan Belanda akhirnya bertemu dan menghasilkan suatu kesepakatan yang dinamakan konvensi London. Isinya yaitu :

   • Belanda mendapat kembali daerah jajahannya yang dulu.
   • Indonesia harus diserahkan kembali ke Belanda.

   Sejak saat itu, Indonesia menjadi wilayah jajahan Belanda. Namun, ada berbagai tantangan yang menghadang antara lain :

   • Menghadapi perekonomian yang buruk.
   • Persaingan perdagangan dengan Inggris.
   • Sikap bangsa Indonesia yang memusuhi Belanda.

   Indoneisa kembali lagi di bawah kekuasaan Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang.